f Makalah Bahasa Indonesia : ETIKA DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN - MRI Blog's

Makalah Bahasa Indonesia : ETIKA DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN

BAB I
PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang
Berbicara tentang etika pemerintahan dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kecendrungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparatur pemerintahan dalam hal ini termasuk aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan.
Konsep etika, sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian pada dasarnya etika yaitu serangkaian upaya yang menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam tuntunan kehidupan yang kolektif. Etika memungkinkan berjalannya kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Penerapan etika dalam hidup akan membuat manusia dapat berkembang lebih baik.
Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang etika pemerintahan juga berarti bicara tentang Etika Birokrasi Pemerintah dimulai dari jenjang pemerintahan dipusat sampai kepada pemerintahan daerah; Propinsi, Kabupaten Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, yang semuanya itu bekerja sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, untuk dilaksanakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.  
Dalam menjalankan birokrasi pemerintahan, etika juga sangat perlu diterapkan. Hal ini guna memastikan agar jalannya pemerintahan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Hal ini akan berimbas pula pada tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Hal ini akan berimbas pula pada meningkatnya rasa solidaritas dan persatuan yang tinggi dalam masyarakat sehingga akan berimbas pada perkembangan ekonomi yang lebih baik.
Dalam praktik pemerintahan saat sekarang ini banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran etika. Praktik pelanggaran etika ini dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang hanya ingin memenuhi kepentingannya sendiri dengan tidak mengindahkan kepentingan bersama. Hal tersebut amat sangat merugikan masyarakat dan menimbulkan ketimpangan, serta ketidakharmonisan sosial yang berimbas pada munculnya rasa ketidakpuasan pada pemerintah.
Praktik-praktik pelanggaran etika tersebut diantaranya adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang belakangan semakin marak terjadi dan menjadi budaya dalam kehidupan birokrasi pemerintah. Pelanggaran etika tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat tingkat negara saja, tapi juga tingkat daerah, dan bahkan para bawahannya pula. Hal ini mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak sehat dalam hal ini yang akan menjadi korbannya adalah  masyarakat.   
Pentingnya etika pemerintahan adalah sebagai permewujudan proses administrasi dalam upaya-upaya mencapai tujuan negara  yang memiliki karakter kekuasaan dan bersifat memaksa dengan mengedepankan norma-norma yang berlaku dan bersumber pada moral ,adat istiadat maupun norma agama serta perikemanusiaan.
Aparatur negara/pemerintah memegang peranan penting untuk menjadi contoh tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan terutama agama akan mendorong aparatur pemerintah berusaha menjadi manusia susila, berbudi luhur, berwatak kasatria.
Untuk itu penulis tertarik membahas dalam makalah ini berkenaan hal tersebut dengan judul “ Pentingnya Etika Dalam Birokrasi Pemerintahan “.


1.2 Rumusan Masalah
Untuk lebih terarahnya penulisan ini , berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahanya sebagai berikut  :
1.2.1  Apa yang menyebabkan hilangnya etika dalam birokrasi pemerintahan ?
1.2.2  Mengapa etika penting di perhatikan dalam pengembangan pemeritahan?
1.2.3  Bagaimanakah etika yang seharusnya dilakukan oleh birokrasi publik ?

1.3    Tujuan Penulisan
1.3.1  Untuk mengetahui konsep etika dalam birokrasi  pemerintahan.
 1.3.2  Untuk mengetahui pentingnya etika dalam birokrasi pemerintahan.
1.3.3 Untuk mengetahui etika birokrasi yang seharusnya dilakukan oleh birokrasi publik.

1.4    Manfaat Penulisan
1.4.1   Secara  teoritis, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang etika yang harus dimiliki oleh setiap pelayan publik.
1.4.2   Manfaat praktis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pelayan publik dalam menjalankan pemerintahan  yang memiliki etika.

1.5    Landasan Teori
Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat.
Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi, yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan responsiveness.
Menurut  Yahya Muhaimin, Birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu............................................................................................ ...............................................................................................................


BAB II
PEMBAHASAN

2.1  Konsep Etika dan birokrasi
2.1.1 Etika
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ Ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam dirinya minta ditaati pula oleh orang lain. Menurut Aristoteles yang memberikan istilah “ Ethica” meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi kesediaan dan kumpulan peraturan
Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Maka, dapat diartikan bahwa etika adalah setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa menaati seperangkat peraturan kesusilaan.

2.1.2 Birokrasi
Birokrasi secara etimologis juga berasal dari bahasa Yunani yakni “Bureau”, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Birokrasi sendiri adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat.
Menurut  Yahya Muhaimin, Birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu, sedangkan Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.
Jadi dari kedua konsep diatas berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat kami simpulkan bahwa etika birokrasi yaitu tingkah laku para aparat birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aparat Birokrasi secara kongkrit di negara kita yaitu Pegawai Negeri baik itu Sipil maupun Militer, yang secara organisatoris dan hierarkis melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai aturan yang telah ditetapkan serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi, yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan responsiveness.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, jelas sekali betapa beratnya tugas para pelayanan publik dinegeri ini  yang dirindukan oleh masyarakat belum terbukti sebagaimana harapan . Berdasarkan rumusan masalah diatas apa yang menyebabkan hilangnya  etika dalam  birokrasi  pemerintahan . Yang hilang dalam diri pelayan publik adalah kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa menaati seperangkat peraturan kesusilaan  seperti yang dijelaskan oleh Bertens (1977) .


2.2 Alasan Pentingnya Etika Dalam Birokrasi Pemerintahan
Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto, bahwa :
2.2.1  Masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah – masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang, birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang jelas masing-masing memiliki implikasi yang berbenturan satu sama lain.
2.2.2 Keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya.

Pentingnya etika pemerintahan itu adalah ketika pemerintah mempunyai karakter kekuasaan dan bersifat memaksa, sedangkan masyarakat mempunyai norma yang berlaku dan bersumber pada moral yang berkaitan dengan adat-istiadat maupun norma agama dan kemanusiaan, jadi sangat diperlukan sikap hati-hati dan peka terhadap perubahan kondisi yang ada dalam masyarakat agar tidak menjelma menjadi perbuatan yang kurang etis, dan tindakan yang sewenang-wenang, disamping itu diperlukan sifat kearifan dan kebijaksanaan untuk memperhatikan etika masyarakat setempat, serta selalu berperan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku pemerintah menjadi menyenangkan dan menentramkan masyarakat.
Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa etika birokrasi menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi itu sendiri yang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. Untuk itu para birokrat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di  tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas etika sangat penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto,    karena masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Dan  harus dapat diselesaikan oleh birokrasi pemerintah dengan baik. Sebagaimana dalam rumusan masalah yang kedua dapat dipahami betapa pentingnya etika diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang harus diwujudkan oleh setiap pelayan publik di negeri ini.

2.3 Etika Birokrasi yang Seharusnya Dilakukan oleh Birokrasi  Publik
Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah : 
2.3.1 Efisiensi, artinya tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien; 
2.3.2 Membedakan milik pribadi dengan milik kantor, artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi; 
2.3.3 Impersonal, maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara formal, maksudnya hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan dari pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa yang salah harus diberi sanksi dan yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan; 
2.3.4 Merytal system, nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak di dasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan (knowledge), keterampilan(skill), sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman(experience), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bukanspoil system (adalah sebaliknya); 
2.3.5 Responsible, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; 
2.3.6 Accountable, nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat obyektif, sebab birokrasi dikatakan akuntabel bilamana mereka dinilai obyektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal dan mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan publik); 
2.3.7 Responsiveness, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas sesuai dengan rumusan masalah penulis Bagaimanakah etika yang seharusnya dilakukan oleh birokrasi publik sungguh berat diantranya harus memiliki Efisiensi, artinya tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien.  Harus mampu menahan diri membedakan milik pribadi dengan milik kantor,   dan pelayan publik  yang Impersonal    Siapa yang salah harus diberi sanksi dan yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan.  Langkah selanjutnya pelayanan publik  harus  mementingkan Merytal system,  artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak di dasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan , keterampilan sikap , kemampuan, dan pengalaman.  sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik. Pelayan publik harus memiliki Responsiveness, tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan. Sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi masyarakat.........................................................................


BAB III
PENUTUP

3.1   Kesimpulan
3.1.1 Dalam menjalankan birokrasi pemerintahan, etika sangat perlu diterapkan. Dengan tujuan untuk  memastikan agar jalannya pemerintahan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.
3.1.2 Agar tercipta aparat birokrasi yang lebih beretika sesuai harapan di atas, maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakan sangsi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode etik atau aturan yang telah ditetapkan dan juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam konteks hubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah (rakyat) agar tercipta suasana etis yang harmonis dalam menegakkan etika pemerintahan.
3.1.3  Etika berfungsi, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan responsiveness.
3.2  Saran
          Setelah membahas “ Pentingnya Etika Dalam Birokrasi Pemerintahan “ , menurut teori dan pendapat para ahli maka penulis  saran penulis sebagai berikut :

3.2.1   Aparatur pemerintah  semestinya memberikan pelayanan pada publik  mengedepankan etika  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.
3.2.2   Para birokrat mampu memberikan peranan penting terhadap birokrasi menjadi sangat strategis dengan menerapkan perilaku yang tidak melanggar kode etik birokrasi dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan dimanapun dan kapanpun, dan juga dapat berperilaku dalam melaksanakan tugas tanpa merugikan orang lain.

3.2.3   Penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan makalah ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages